peraturan ptsl. August 1, 2021. peraturan ptsl

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“PTSL”) Guna menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“Permen ATR/BPN 6/2018”). U. Jakarta - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum. Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap tanah absentee tersebut yaitu denganmengatur pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gresik yang memuat maksud dan tujuan peraturan, pembiayaan, pembentukan panitia pelaksana PTSL, pengurangan atau keringanan pajak, dan sosialisasi. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. 2 Tahun 2018. atau belum mampu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. Menteri A TR/Ka BPN No. Bantul. 1. 6 Tahun 2018, yang memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL, bagi yang tidak atau belum mampu membayar PPh dan BPHTB dengan membuat surat pernyataan PPh dan BPHTB terhutang. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2017 10 Halaman; Close. tanah. Peraturan ptsl. (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang ada di wilayah Kabupaten Pati. 2016/NO. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah harus menyiapkan syarat. (2) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanprogram PTSL 2018 dilaksanakan di 17 desa di Kecamatan Bangun Rejo dan dilaksanakan menggunakan dasar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PTSL 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan PendaftaranKebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 7. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Luasnya wilayah diPTSL yang diatur dalam Pasal 33 Per aturan . Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa Kementerian ATR/ BPN menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar hukum tertulis, yang. Ketika desa tempat tinggal ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PTSL, tentu masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan hingga biayanya. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar 2. Hakikatnya pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan warga negara Republik. Dasar hukum ptsl dapat dilihat dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016. "Biaya PTSL belum bisa kita tentukan, nantinya yang akan menentukan adalah panitia yang kita bentuk dari peserta PTSL, dari unsur masyarakat yang mempunyai tanah belum bersertifikat. 6 Tahun 2018 tentang PTSL dengan segala penyempurnaan peraturan - peraturan sebelumnya, yaitu penambahan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republikpeserta PTSL. But in the other. 2018, Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanBerdasarkan Surat Keputusan bersama 3 Menteri yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA AJUDIKASI PTSL DAN SATUAN TUGAS (SATGAS) Panitia Ajudikasi PTLS Panitia Ajudikasi Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Penugasan dengan Satuan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap format surat keputusan kepala kantor wilayah tentang penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan ptsl pada kantor pertanahan keputusan kepala kantor wilayah "Jadi saat PTSL diluncurkan pada 2017, kami juga memasang batas maksimal untuk desa boleh menarik biaya kepada masyarakat," ujar Suyus Windayana dalam konferensi pers virtual, Jumat (03/02/2022). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota. Peraturan Bupati No. Namun ketentuan PasalBPN menyelenggarakan program PTSL pada tahun 2018 dengan BPHTB terhutang (cap merah). Biaya persiapan harus digunakan oleh perwakilan peserta PTSL secara hemat, efisien dan efektif dan dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL; 5. Nah, buat Anda yang belum mempunyai sertifikat tanah, sudah tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. 150. (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada peserta PTSL atau Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan biaya dalam kegiatan Persiapan PTSL kepada masyarakat; Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya dalam rangka kegiatan Persiapan PTSL. Sebagai bagian dari target nasional, Provinsi Banten ditarget sekitar 189. kegiatan penyiapan dokumen; 2. Untuk mengetahui Pelaksanaan & Aturan PTSL Metode lelang 2. sertifikat dalam PTSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu. LENGKAP (PTSL) DI DESA BANJAROYO, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULON PROGO SKRIPSI Oleh: BAGUS HAPSORO MUFTI Nomor Mahasiswa: 11410070. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata. disebut PTSL)10. Untuk mengetahui Pelaksanaan & Aturan PTSL Metode. Cara Pengajuan Optimalisasi Optimalisasi anggaran PTSL dilakukan dengan proses pengajuan revisi anggaran sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan lainnya yang. Selain itu Instruksi Presiden, program tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara. berlaku. Maksud dan Tujuan a. T. N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, pendaftaran tanah tersebut meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak. ABSTRAK PERATURAN. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali digulirkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, dengan target sebanyak 65 ribu bidang tanah disertifikasi. Namun jika ada petugas RT atau. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN Yuli Mardiono mengatakan, penajaman terhadap Juknis PTSL. Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Batang Tubuh dan. 9. (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang ada di wilayah Kabupaten Pati. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian biaya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di wilayah Kabupaten Pati. Nomor. (PDF) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian biaya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di wilayah Kabupaten Pati. 000,00. 2. 1 Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2019 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. PTSL dan tanahnya akan diproses Sertifikat Hak atas Tanah. PTSL memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memiliki hak dan berkekuatan hukum tetap berupa sertifikat tanah. PTSL ditingkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat. 6 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mendapat persetujuan Komisi II DPR RI terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. 67% berada pada kategori òSangat Baik ó. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanKeywords: Comlete Systematic Land Registration (PTSL), Implementation, National Land Agency (BPN). Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. PERATURAN. U. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dijelaskan kembali di dalam. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. atau belum mampu membayar. JAKARTA — Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan, mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau Masyarakat Pemohon PTSL. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 merupakan PTSL dengan skema baru, berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi. Belum Tersedia. program ininah pada pasal 15 berikutnya di jelaskan sumber biayanya. Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan. Pembiayaan Persiapan PTSL dibebankan pada masyarakat pemohon. 3, LN. biaya untuk pelaksanaan persiapan PTSL kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Kantor ATR/BPN. 24 Tahun 1997 "tumpang tindih" dengan Permen ATR/Ka. (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Reporter: Sasmito Anggoro. (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Struktur anggaran PTSL terbagi menjadi dua kategori berdasarkan. Peraturan Bupati. 109, LN. Halaman : 1. Pasal 3 Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun 2021. Selain Prona, program sertifikasi tanah dari pemerintah juga ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). b. Artinya, sekalipun tanah tidak terdaftar dalam PTSL, maka pemerintah akan tetap melakukan pengukuran demi kebutuhan pemetaan tanah. pedoman pelaksanaan PTSL dengan skema baru, berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan PTSL pada tahun-tahun. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4 (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBN, kecuali untuk pembiayaan persiapan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal. Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor S Tahun 2016 tentang. PTSL ditingkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan. Get started for FREE Continue. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Permen ATR/BPN No. 000,- namun angka tersebut hanyalah angka minimal yang masih dapat dirubah dengan syarat mufakat sesuai kebutuhan riil dan termaktub dalam berita acara sesuai keputusan musyawarah yang tidak melanggar aturan. hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten. BAB VII SOSIALISASI Pasal 15 Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan serta Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pelaksanaan PTSL, termasuk pembiayaan persiapan yang harus ditanggung oleh masyarakat Pemohon PTSL karena tidak dianggarkan dalam APBD. Berdasarkan PERWALI Kota Bontang No. (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemohon PTSL atau6,452. Gusmisa Vivi UtamiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gusmisavivi14@yahoo. smg, Selasa (28/2/2023). pdf) or read online for free. , & Karjoko, L. Implementasi program PTSL belum berjalan kurang baik dilihat dari segi sumberdaya. Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh. Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menyampaikan usulan tambahan. Keputusan Kepalo Tiyuh Ttg Tim Penyusunan Perti Apbt 2019. Baik Prona maupun PTSL, keduanya sudah terintegrasi. 12, BN. semarangkab. Judul. Pasal 5 Pembiayaan PTSL yang bersumber dari APBN sebagaimana Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. undangan yang baru diterbitkan. pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni Peraturan . Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pertama kali hadir karena terbitnya suatu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, dimana adanya pencabutan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun 20152018), PTSL kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan JAKARTA, KOMPAS. Dilihat 30593 kali Bukit Pentulu Indah, Panorama di Ketinggian Kebumen. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada 2022, kegiatan ini mulai memasuki tahun ke enam. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; c. pdf - Free download as PDF File (. 259, jdih. Baca juga: Percepat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Asas Publisitas Penerbitan Sertifikat: tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat oleh kementrian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bukti otentik seseorang atas kepemilikan tanah miliknya yang dibagikan langsung kepada pemilik tanah. LN. 2020). Sk Penlok Ptsl Pm Kab Muba PDF. Pada Tahun 2019, terdapat sekitar 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam pengamatan ini, pelaksanaan Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo sudah sesuai dengan prosedur. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Anas Ma'ex. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah. Penerbitan Sertipikat. Bagaimana tahapan pelaksanaan PTSL? III. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022. Peraturan Perundang-undangan. Setelah kebijakan PTSL berjalan jumlah pendaftaran tanah meningkat setidaknya sampai tahun 2022 ada 54,8 juta tanah terdaftar. Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemohon PTSL melalui musyawarah Kelompok Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020. Salah satu daerah yang mengikuti Program PTSL yaitu Kota Batu yang sebelumnya juga mengikuti Proyek Operasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dam Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Judul:Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota berlakunya Peraturan Bupati ini, agar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat peserta PTSL melalui musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. "Diskon BPHTB PTSL sebesar 30% diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023," bunyi keterangan foto yang diunggah @bapenda. Bagaimana. KRT. setkab. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan. Lengkap ( PTSL ) bagi masyarakat Desa Burat (khususnya) dan masyarakat di luar Desa Burat yang memiliki tanah di Desa Bur-at (umumnya), perlu menetapkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( VPSL ) Desa Burat. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. maskhul kholili. DESA TEMBAYANGAN. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 34 Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya. (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. bahwa untuk melaksanakan’ ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mewujudkan sistim informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran sesuai kondisi obyektif desa, dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam rangka. Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. U.